MANOKWARI, KABARKSUARI.COM— Fraksi Golongan Karya DPRK Manokwari menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari, Haryono M. K. May,., dalam rapat paripurna masa sidang III Tahun Persidangan 2025/2026 Rabu (12/8) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administratif mengenai penerimaan dan belanja daerah. Menurut Golkar, APBD harus diukur dari sejauh mana anggaran mampu menghasilkan pembangunan, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, dan perubahan nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban APBD yang dipelajari, pendapatan daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1,561 triliun, dengan realisasi Rp1,366 triliun atau 87,49 persen.
Sementara itu, PAD ditargetkan sebesar Rp197,91 miliar, namun hanya terealisasi sekitar Rp160,17 miliar atau 80,93 persen. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp37,74 miliar dari target PAD.
Fraksi Golkar mempertanyakan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah didorong mengevaluasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, basis data wajib pajak dan wajib retribusi, pengelolaan aset daerah, sektor perdagangan dan jasa, serta memperkuat digitalisasi sistem pemungutan PAD.
“Peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan, tetapi melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara profesional,” demikian pokok pandangan Fraksi Golkar.
Selain PAD, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap realisasi belanja modal. Belanja modal tahun 2025 dianggarkan sekitar Rp227,92 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp177,69 miliar atau 77,96 persen.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan kegiatan belanja modal yang tidak terealisasi, OPD dengan tingkat realisasi terendah, kendala pengadaan barang dan jasa, pekerjaan yang mengalami keterlambatan atau tidak selesai, hingga kegiatan yang dibatalkan.
Golkar juga meminta pemerintah mengungkap nilai anggaran yang tidak terserap pada masing-masing OPD serta dampak rendahnya realisasi belanja modal terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Menurut Fraksi Golkar, belanja modal semestinya menjadi salah satu instrumen utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar juga menyoroti ketergantungan fiskal Kabupaten Manokwari terhadap dana transfer yang mencapai sekitar Rp1,194 triliun. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan jawaban konkret mengenai strategi meningkatkan PAD, penyebab tidak tercapainya target PAD, OPD dengan realisasi anggaran terendah, serta kegiatan belanja modal yang tidak terealisasi.
Fraksi Golkar menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan bersama dengan pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Haryono berharap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Golkar dapat dijawab secara konkret, terbuka, dan terukur oleh pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan selanjutnya.(kk/1