MANOKWARI, KABARKASUARI.COM_ Fraksi Golongan Karya DPRK Manokwari meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari menjelaskan secara rinci sumber dan penyebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025) sebesar Rp19,498 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari, Haryono M. K. May, S.E., M.E., saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Manokwari, Rabu (12/8/2026).
Fraksi Golkar menilai SILPA tidak boleh hanya dipandang sebagai sisa uang pada akhir tahun anggaran. Menurut Golkar, SILPA perlu dianalisis berdasarkan sumber, penyebab, program, kegiatan, dan OPD yang berkontribusi terhadap terbentuknya SILPA tersebut.
“Silpa akibat efisiensi merupakan hal yang positif. Tetapi SILPA yang timbul akibat program tidak terlaksana, keterlambatan kegiatan, atau lemahnya perencanaan merupakan persoalan yang harus diperbaiki,” menjadi salah satu penekanan Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan berapa bagian SILPA yang berasal dari efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana, penghematan belanja, keterlambatan pekerjaan, kewajiban yang belum direalisasikan, maupun faktor lainnya.
Fraksi Golkar juga meminta rincian SILPA berdasarkan OPD, program, kegiatan, dan penyebabnya sehingga DPRK dapat melakukan evaluasi secara lebih objektif.
Selain SILPA, Fraksi Golkar menyoroti kualitas belanja daerah. Belanja Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1,593 triliun, dengan realisasi sekitar Rp1,382 triliun atau 86,76 persen.
Sementara realisasi pendapatan mencapai sekitar Rp1,366 triliun. Dengan kondisi tersebut, realisasi belanja tercatat lebih besar sekitar Rp16,22 miliar dibandingkan realisasi pendapatan.
Fraksi Golkar menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya. Prinsip kehati-hatian fiskal perlu diperkuat dengan memastikan setiap rupiah anggaran direncanakan berdasarkan kemampuan fiskal, skala prioritas pembangunan, serta target hasil yang jelas dan terukur.
Golkar juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran. Setiap program dan kegiatan harus mampu menunjukkan output dan outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat pendekatan anggaran berbasis kinerja. Setiap program harus dapat menjawab apa yang dibangun, apa yang dihasilkan, siapa yang menerima manfaat, perubahan apa yang terjadi, serta seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Selain itu, kinerja OPD dinilai perlu menjadi perhatian serius. Evaluasi tidak hanya berdasarkan tingkat realisasi anggaran, tetapi juga pencapaian target program, kualitas output, capaian outcome, ketepatan waktu, kualitas pelayanan publik, dan dampak program terhadap masyarakat.
Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan hingga kampung dan distrik, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih dan sanitasi, transportasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pertanian, ketahanan pangan, UMKM, serta pelayanan administrasi pemerintahan.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah daerah, termasuk apakah SILPA Rp19,498 miliar lebih banyak disebabkan efisiensi anggaran atau karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah meningkatkan kualitas belanja, mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta memastikan belanja APBD memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar menyatakan akan terus memperkuat fungsi pengawasan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, evaluasi program, serta mekanisme pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(KK/1)