MANOKWARI, kabar kasuari. Com_ Fraksi Nasional Bersatu DPRK Manokwari menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Manokwari atau ranperda Non APBD Inisiatif Pemda Manokwari. Empat raperda tersebut adalah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda City Branding Kabupaten Manokwari.
Persetujuan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Nasional Bersatu DPRK Manokwari, Patrick Yauw Meyer, dalam pandangan akhir fraksinya pada rapat paripurna pembahasan empat Raperda Non-APBD Tahun 2025, di ruang sidang DPRK Manokwari, Rabu (8/10/2025) malam
Patrick menyatakan Fraksi Nasional Bersatu menilai keempat Raperda memiliki nilai strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Manokwari.
Terkait Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Fraksi Nasional Bersatu menilai regulasi ini penting untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol dan oplosan.
“Penerapan aturan yang membatasi jenis, jumlah, waktu penjualan, serta pelarangan minuman oplosan yang berbahaya sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat, sekaligus mendukung kelangsungan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di Manokwari,” ujar Patrick.
Ia menambahkan, pengelolaan usaha minuman beralkohol yang tertib dan terintegrasi melalui sistem perizinan yang jelas serta pengawasan efektif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Dalam pandangan terhadap Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, Fraksi Nasional Bersatu menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat Manokwari tanpa beban biaya.
Patrick menyebut, pelaksanaan pendidikan gratis tidak hanya sebatas penghapusan biaya, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas pendidikan.
“Mutu guru, sarana prasarana, dan kurikulum harus menjadi perhatian utama, disertai pengawasan yang ketat agar program ini berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, Fraksi mendorong agar alokasi anggaran untuk pendidikan gratis mencukupi dan berkesinambungan, sehingga seluruh biaya operasional dapat terpenuhi dan program berjalan optimal.
Terkait Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi Nasional Bersatu menilai peraturan ini merupakan dasar dalam reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Patrick menekankan pentingnya penempatan jabatan berbasis kompetensi dan profesionalisme, penguatan peran Inspektorat sebagai pengawas internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Seluruh perangkat daerah harus mendorong inovasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, terhadap Raperda City Branding Kabupaten Manokwari, Fraksi Nasional Bersatu memberikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah dalam membangun citra positif Manokwari sebagai kota peradaban yang religius dan bersejarah.
“City branding harus mencerminkan keunikan budaya dan spiritualitas Manokwari, seperti Pulau Mansinam, Teluk Doreri, dan Gunung Meja, yang menjadi simbol identitas daerah,” jelas Patrick.
Fraksi juga mendorong agar proses penyusunan city branding dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan akademisi, budayawan, pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat, serta promosi dilakukan secara konsisten di berbagai media dan platform digital.
Selain bertujuan mengangkat identitas daerah, Raperda ini bertujuan memperkuat identitas daerah dan mendorong investasi serta pengembangan ekonomi kreatif di Manokwari. Serta memiliki prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup tetap diperhatikan.
Patrick Yauw Meyer menegaskan bahwa Fraksi Nasional Bersatu menyetujui keempat Raperda untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari.
” Dukungan ini menunjukkan komitmen Fraksi Nasional Bersatu untuk membangun Manokwari yang maju, adil, dan sejahtera bersama pemerintah daerah”.