MANOKWARI,KABARKASUARI_Sebanyak 164 kepala kampung se-Kabupaten Manokwari mengikuti pembekalan pemerintahan yang digelar Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sehari sebelum para kepala kampung dilantik dan dikukuhkan. Pembekalan ini menjadi bagian dari persiapan agar para kepala kampung memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kampung.
Kepala DPMK Kabupaten Manokwari, Aswandi, mengatakan pembekalan diberikan untuk meningkatkan pemahaman kepala kampung terkait tugas pokok dan fungsi, administrasi pemerintahan, hingga tata kelola keuangan kampung.
“Pembekalan ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala kampung mengenai tugas pokok dan fungsi, administrasi pemerintahan, serta tata kelola keuangan kampung,” ujar Aswandi.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari turut hadir memberikan arahan, motivasi, serta pesan kepada para kepala kampung yang akan menjalankan amanah sebagai pemimpin di tengah masyarakat.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengingatkan bahwa kepala kampung tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjadi pelayan dan pengayom masyarakat.
“Menjadi seorang pemimpin harus bisa melayani masyarakat, menjadi pengayom, serta menjadi teladan dalam kehidupan di tengah masyarakat,” kata Mugiyono.
Ia juga meminta para kepala kampung untuk menjalankan pemerintahan secara adil dan tidak diskriminatif. Kepentingan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Para kepala kampung harus senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif serta mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Mugiyono juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya dalam penyampaian informasi pembangunan dan pengelolaan pemerintahan.
“Kepala kampung diharapkan terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan kampung dan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kebijakan serta pengelolaan pemerintahan,” pungkasnya. (kk/1)