JAKARTA, KABARKASUARI.COM_ Bupati Manokwari, Hermus Indou, dan Wakil Bupati ,H.Mugiyono melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, guna membahas rencana pembangunan serta peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Manokwari. Turut serta dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Manokwari.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia , Rabu (11/3/2026) , Bupati Hermus Indou menyampaikan Usulan Permohonan Pembangunan RSUD Manokwari, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
Bupati Hermus Indou menyampaikan Usulan yang disampaikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka
- Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, representatif, dan sesuai standar nasional.
- Memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara terintegrasi dari tingkat pelayanan dasar hingga rujukan.
- Mendukung implementasi kebijakan nasional, khususnya transformasi sistem kesehatan dan penguatan pelayanan primer sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menjamin pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di distrik yang belum memiliki fasilitas Puskesmas.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga melaporkan bahwa berdasarkan hasil analisis situasi, gambaran umum wilayah, serta identifikasi kesenjangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari, pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan strategis.
Kondisi geografis yang menantang, persebaran penduduk yang tidak merata, beban penyakit menular maupun tidak menular yang masih tinggi, serta masih adanya distrik yang belum memiliki Puskesmas menunjukkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah tersebut belum sepenuhnya optimal.
Selain itu, kondisi bangunan RSUD yang mengalami kerusakan berat serta belum tersedianya Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier 2 sebagai laboratorium rujukan daerah semakin memperkuat urgensi revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana kesehatan secara menyeluruh.
Keterbatasan fasilitas tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas pelayanan rujukan, keterlambatan diagnosis, serta belum optimalnya penanganan berbagai kasus prioritas kesehatan di daerah.
Melalui usulan pembangunan RSUD, pembangunan Puskesmas baru di distrik yang belum memiliki fasilitas kesehatan, pembangunan Labkesmas Tier 2, penyediaan rumah dinas bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan ambulans dan Puskesmas Keliling roda empat, diharapkan dapat terwujud sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, merata, responsif, dan sesuai dengan standar nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Ia menyampaikan bahwa permintaan pembangunan Puskesmas dapat diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Menurutnya, jumlah Puskesmas yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan operasional. Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah peningkatan rasio pelayanan menjadi satu Puskesmas untuk melayani sekitar 20.000 penduduk.
Sementara itu, untuk usulan pembangunan maupun renovasi rumah sakit secara bertahap berpeluang direalisasikan pada tahun 2027, dengan catatan tata kelola rumah sakit perlu diperbaiki. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan juga akan memberikan pendampingan langsung terkait perbaikan tata kelola rumah sakit. ( Rls/KK)