MANOKWARI, KABAR KASUARI — DPRK Manokwari menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai masukan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, dalam rapat paripurna, Kamis (6/8/2026). Rekomendasi merupakan hasil evaluasi dan telaah DPRK terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti RKPJ Tahun 2025.
Jhoni Muid menegaskan, rekomendasi yang disampaikan DPRK bukan merupakan bentuk kritik tanpa dasar terhadap pemerintah daerah, melainkan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan pembangunan.
“Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi dan telaah DPRK terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Ini bukan kritik tanpa dasar, tetapi bagian dari upaya kami memberikan masukan yang konstruktif agar program-program pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jhoni.
Di sektor pendidikan, DPRK mendorong percepatan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi pendanaan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Sementara di bidang kesehatan, DPRK menekankan pentingnya pemenuhan tenaga medis, percepatan penyelesaian pembangunan RSUD, peningkatan fasilitas kesehatan, digitalisasi pelayanan, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.
Untuk sektor infrastruktur dan penataan ruang, DPRK merekomendasikan pembangunan drainase, peningkatan fasilitas pasar, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Perhatian juga diberikan terhadap sektor ketertiban umum dan sosial. DPRK mendorong penguatan kapasitas Satpol PP, peningkatan keamanan melalui pembukaan Polsek, serta keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Di bidang pertanian, desa, dan lingkungan hidup, DPRK menekankan peningkatan kesejahteraan petani, penguatan pengelolaan dana kampung secara swakelola, pengembangan ekonomi desa, serta pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sektor pariwisata turut menjadi perhatian DPRK. Pemerintah daerah didorong menyelesaikan berbagai persoalan dalam pengembangan sektor wisata, meningkatkan pemberdayaan mama-mama Papua, membangun pasar rakyat, serta mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sedangkan dalam bidang pemerintahan umum, DPRK merekomendasikan penataan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan ASN, penguatan Inspektorat, percepatan pembahasan Ranperda prioritas terkait optimalisasi pengelolaan aset daerah, pemerataan ASN teknis, serta peningkatan sarana kerja organisasi perangkat daerah.
Jhoni mengatakan, seluruh rekomendasi tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian berbagai program prioritas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, serta pelayanan publik. Yang paling penting adalah bagaimana setiap program tersebut dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
DPRK Manokwari berharap seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah, terutama terhadap berbagai program pembangunan yang hingga kini belum berjalan secara optimal.
“DPRK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Harapan kami, seluruh rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret sehingga pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat berjalan lebih cepat, merata, dan tepat sasaran,” pungkas Jhoni Muid.(kk/1)