Manokwari,Kabarkasuari.com_ Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan aset kampung melalui penguatan infrastruktur, penyediaan anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pengelolaan Aset Kampung Berbasis Digital yang diikuti oleh 164 pendamping kampung,Rabu (15/7/2026)
Menurut Mugiyono, percepatan digitalisasi pengelolaan aset membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, penguatan infrastruktur teknologi, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan kampung yang lebih tertib, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kepada para pendamping kampung, pemerintah daerah berharap mereka dapat menjadi agen perubahan di kampung masing-masing, sekaligus mendorong pembaruan dalam pengelolaan aset kampung. Penerapan aplikasi SIPADES versi 3.0 juga diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan dipahami secara menyeluruh oleh para pengelola aset di tingkat kampung,” ujar H. Mugiyono.
Ia menambahkan, pemerintah daerah menargetkan setiap kampung di Kabupaten Manokwari mampu mengelola aset secara lebih baik, efisien, transparan, dan berbasis data melalui pemanfaatan sistem digital.
“Pemerintah daerah berharap ke depan setiap kampung mampu mengelola aset secara lebih baik, transparan, efisien, dan berbasis data melalui sistem digital. Dengan tata kelola aset yang baik, kepercayaan masyarakat diharapkan akan meningkat, sehingga hasil pembangunan kampung menjadi lebih berkualitas dan tepat sasaran,” katanya.
Sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam mengembangkan pemerintahan kampung yang modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui sistem digital. (kk)