Pemkab Manokwari dan Kementerian Sepakati Langkah Percepatan Pembangunan Bandara Rendani

MANOKWARI,Kabarkasuari.com_Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama sejumlah kementerian membahas percepatan pengembangan Bandara Udara Rendani dalam sebuah rapat koordinasi di Kantor Otoritas Wilayah IX Manokwari, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya bandara sebagai simpul strategis konektivitas di Papua Barat.

    Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling., dan diikuti perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Bappeda. Dari pemerintah pusat hadir Sesditjen Kemenhub, Direktur Infrastruktur dan Logistik Bappenas, serta Kabagren Kemenhub.

    Dalam arahannya, Mugiyono menekankan bahwa pengembangan Bandara Rendani merupakan prioritas pembangunan yang akan menentukan kualitas konektivitas Manokwari sebagai ibu kota provinsi.

    “Bandara Rendani adalah barometer pintu gerbang Papua Barat—simbol keterbukaan dan kemajuan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan, termasuk penataan sosial dan sinkronisasi program teknis,” kata Mugiyono.

    Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai memperkuat upaya percepatan penyelesaian seluruh tahapan pengembangan bandara.

    Kepala BLU UPBU Kelas II Rendani, Herman Sujito, memaparkan bahwa tahapan teknis, integrasi data, dan perencanaan desain telah diselaraskan lintas sektor. Ia menyebut kesiapan lahan dan harmonisasi rencana tetap menjadi prioritas.

    “Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, Bandara Rendani akan berkembang menjadi fasilitas modern yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan penerbangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Manokwari, Ferdy M. Lalenoh, S.STP, menekankan bahwa penyelesaian aspek sosial tidak dapat dipisahkan dari pengembangan fisik bandara. Pendataan, verifikasi, dan komunikasi dengan masyarakat terdampak, kata dia, dilakukan secara bertahap dan sesuai regulasi.

    “Sejak 2021 hingga sekarang, penanganan dampak sosial kami jalankan sesuai arahan Bupati Hermus Indou. Tidak boleh ada warga yang dirugikan. Prinsip kemanusiaan dan keterbukaan menjadi pedoman kami,” ujar Ferdy.

    Ia menambahkan bahwa dukungan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari menjadi landasan penting untuk memastikan penanganan dampak sosial dapat dituntaskan.

    Rapat ditutup dengan penegasan komitmen percepatan tahap akhir pengembangan Bandara Rendani melalui sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan pengelola bandara. Upaya ini diharapkan memperkuat peran Rendani sebagai pintu gerbang utama Papua Barat serta penopang pergerakan ekonomi kawasan. (KK1)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *